55 Jabatan di Pemkab Sampang Tanpa Pejabat Definitif, 9 Kepala OPD Terancam Tetap Kosong

KABAR MADURA | Sebanyak 55 kedudukan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga sekarang belum mempunyai pejabat definitif. Namun, keterbatasan anggaran membikin pemerintah wilayah hanya bisa melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi dua kedudukan kepala organisasi perangkat wilayah (OPD) pada 2026.

Berdasarkan info Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, puluhan kekosongan tersebut terdiri atas 11 kedudukan ketua tinggi pratama (JPT) alias eselon II, 19 kedudukan eselon III, dan 25 kedudukan eselon IV.

Seluruh kedudukan nan belum terisi secara definitif tersebut sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).

Kepala BKPSDM Sampang, Arief Lukman Hidayat, melalui Kepala Bidang Mutasi, Bayu Pamungkas Kusprasetyo, mengungkapkan bahwa kekosongan sejumlah kedudukan tersebut telah berjalan cukup lama.

Bahkan, salah satu kedudukan kepala OPD nan paling lama belum mempunyai pejabat definitif adalah kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sampang, nan disebut kosong sejak November 2024.

“Kekosongan kepala dinas nan paling lama itu ialah kepala dispusip, sudah sejak November 2024 lalu. Pengisian pejabat ini, merupakan domain bapak Bupati untuk menentukan,” ujar Bayu kepada Kabar Madura.

Menurut Bayu, pengisian kedudukan ketua tinggi pratama kudu melalui sistem seleksi terbuka. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan seleksi untuk seluruh kedudukan nan kosong.

Pada 2026, BKPSDM Sampang hanya mempunyai alokasi anggaran untuk melaksanakan seleksi terbuka terhadap dua kedudukan kepala OPD dari total 11 kedudukan JPT nan belum terisi.

Artinya, sekalipun dua kedudukan tersebut sukses diisi, tetap terdapat sembilan kedudukan JPT lainnya nan belum mempunyai pejabat definitif.

Bayu belum dapat memastikan dua OPD nan bakal diprioritaskan dalam seleksi terbuka tahun ini. Sebab, penentuan kedudukan nan bakal diisi merupakan kewenangan bupati Sampang.

“Tahun ini kita hanya ada anggaran untuk dua OPD. Nanti nan menentukan OPD-nya ini, langsung bapak Bupati,” bebernya.

Adapun 11 kedudukan nan belum mempunyai pejabat definitif tersebut meliputi ketua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selain itu, kekosongan juga terjadi pada kedudukan sekretaris DPRD dan sekretaris Kabupaten Sampang.

Dengan banyaknya kedudukan nan tetap diisi pelaksana tugas, Pemkab Sampang menghadapi kebutuhan pengisian pejabat definitif di beragam tingkatan birokrasi. Sementara itu, belum ada kepastian kapan seluruh kekosongan tersebut dapat diselesaikan. (sub/waw)