177 Sekolah di Sumenep Direvitalisasi, DPRD Ingatkan Dispendik Jangan Hanya Kejar Kuantitas

KABAR MADURA | Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep merevitalisasi 177 lembaga pendidikan sepanjang 2026. Namun, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Ramzi memberikan sorotan dalam realisasi program itu.

Menurut Ramzi, upaya pemerataan sarana pendidikan tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah nan mendapat penanganan. Kualitas pekerjaan kudu menjadi perhatian utama agar hasil revitalisasi betul-betul berfaedah bagi bumi pendidikan. 

Ramzi juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dalam setiap penyelenggaraan program revitalisasi sekolah. Menurutnya, pemerintah kudu optimistis program tersebut bisa meningkatkan kualitas sarana pendidikan, tetapi optimisme itu kudu disertai penyelenggaraan nan sesuai standar. 

“Program revitalisasi ini kudu betul-betul memberikan faedah bagi sekolah. Jangan hanya mengejar jumlah lembaga nan ditangani, tetapi kualitas pekerjaannya juga kudu menjadi perhatian utama. Kami optimistis program ini bisa meningkatkan sarana pendidikan jika dilaksanakan dengan baik dan diawasi secara serius,” tegasnya. 

Kualitas pekerjaan, dinilai Ramzi, menjadi aspek krusial lantaran akomodasi nan dibangun menggunakan anggaran negara kudu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa maupun tenaga pendidik. 

Karena itu, pengawasan terhadap proses pengerjaan perlu dilakukan secara konsisten, mulai dari kesesuaian spesifikasi, kualitas material, hingga hasil akhir pembangunan. Dengan begitu, anggaran nan dikucurkan tidak sekadar menghasilkan gedung baru alias perbaikan fisik, tetapi juga memberikan faedah nyata bagi aktivitas belajar mengajar. 

Di sisi lain, Kepala Dispendik Sumenep Mohamad Iksan menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berjuntai pada kesiapan fasilitas. Dispendik Sumenep juga mendorong peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter, serta pengembangan prestasi peserta didik. 

“Pada momentum hari jadi kabupaten, kami berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Dukungan anggaran nan memadai menjadi salah satu aspek krusial agar program tersebut melangkah optimal,” imbuhnya. 

Sebanyak 147 lembaga pendidikan mendapat penanganan melalui biaya nan berasal dari anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN). Sementara 30 lembaga lainnya menjadi sasaran program revitalisasi nan dibiayai dari anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD).

Menurutnya, perbaikan sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terlebih dalam momentum Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep. Fasilitas sekolah nan memadai diharapkan bisa menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas belajar mengajar. 

“Kami berambisi program revitalisasi sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Selain mengupayakan anggaran dari APBN, kami juga menyasar lembaga pendidikan melalui anggaran APBD,” ujarnya. 

Iksan mengatakan, program tersebut diharapkan bersambung pada 2027 sehingga lebih banyak satuan pendidikan nan memerlukan perbaikan bisa tertangani. 

“Kami berambisi pada 2027 bisa menyasar separuhnya lagi. Sehingga, dalam tiga tahun ini, satuan pendidikan nan ada di Kabupaten Sumenep bisa tertangani dengan baik,” ucapnya. (ara/waw)