Sosok Ideal Wapres

KORANMADURA.COM – Gibran Rakabuming Raka telah mengusulkan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, kedudukan wakil presiden bakal mengalami kekosongan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, andaikan terjadi kekosongan kedudukan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan tersebut terjadi. Calon wakil presiden diusulkan oleh presiden.

Artinya, sebelum 12 Januari 2027, Indonesia dipastikan sudah mempunyai wakil presiden baru. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, presiden memegang kewenangan untuk mengusulkan calon wakil presiden. Dengan demikian, proses pemilihan wakil presiden kali ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.

Karena presiden berkuasa mengusulkan calon, presiden pula nan paling memahami sosok wakil presiden seperti apa nan dibutuhkan untuk mendampinginya. Dalam kerangka rezim pemerintahan tersebut, presiden mempunyai keleluasaan untuk memilih calon dari beragam latar belakang, baik tokoh internal koalisi pemerintahan, tokoh di luar koalisi, maupun figur nonpolitik dari kalangan profesional, teknokrat, ulama, alias budayawan.

Masing-masing latar belakang tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika presiden memilih tokoh dari internal koalisi, terlebih kader Partai Gerindra, akibat politik seperti perbedaan arah alias berseberangan dalam menjalankan pemerintahan relatif dapat diminimalkan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mempertimbangkan figur nan selama ini berada dalam lingkaran pemerintahannya, meskipun bukan bagian dari partai tersebut.

Pilihan lainnya adalah mengusulkan tokoh dari partai koalisi, tetapi bukan kader Gerindra. Dari golongan ini, presiden tetap dapat mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kekuatan politik partai di DPR hingga kapabilitas individual calon, termasuk keahlian teknokratisnya dalam menjalankan pemerintahan. Setiap pilihan tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Presiden juga dapat mengambil opsi kedua, ialah memilih sosok dari luar koalisi pemerintahan. Pilihan ini dapat didasarkan pada pertimbangan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus memperluas support politik, baik di DPR maupun di luar parlemen.

Bahkan, presiden dapat menempuh opsi ketiga, ialah memilih figur nan tidak terafiliasi dengan golongan politik tertentu. Sosok tersebut dapat berasal dari kalangan profesional, ulama, maupun budayawan, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan presiden.

Dari ketiga opsi tersebut, menurut saya, sosok ideal wakil presiden adalah figur nan berasal dari golongan politik, tetapi mempunyai ikatan dan keselarasan nan kuat dengan presiden. Ia kudu bisa memahami karakter kepemimpinan presiden, sekaligus menyadari posisi dan tanggung jawabnya sebagai wakil presiden.

Sosok tersebut idealnya berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, apalagi jika memungkinkan dari partai dengan perolehan bangku terbesar. Namun, dia juga kudu mempunyai kecakapan serta rekam jejak dalam pemerintahan. Dengan demikian, pengalaman dan kapasitasnya dapat dimanfaatkan untuk membantu presiden menyukseskan agenda pemerintahan.

Ada satu perihal nan sangat penting: meskipun berasal dari golongan politik, wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing alias menciptakan mentari kembar dalam kepemimpinan nasional. Keduanya kudu bisa membangun kepemimpinan nan solid dan saling melengkapi. Bahkan, duet tersebut diharapkan dapat kembali berpasangan pada Pemilu 2029 sehingga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil keberhasilan pemerintahan dapat semakin dirasakan oleh rakyat.

Wakil presiden juga kudu bisa melengkapi kapabilitas kepemimpinan nasional. Ia diharapkan dapat membantu presiden memetakan beragam persoalan strategis sekaligus menawarkan jalan keluar (way out), baik untuk jangka pendek maupun menengah. Semua itu kudu tetap sejalan dengan arah dan garis politik nan ditetapkan presiden.

Menurut irit saya, opsi tersebut merupakan pilihan paling ideal. Dengan komposisi kepemimpinan seperti itu, pemerintah dapat lebih konsentrasi menyelesaikan beragam persoalan mendasar nan dihadapi rakyat, menghadapi tantangan global, sekaligus menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis dalam mendorong pembangunan.

Namun, pada akhirnya, semua keputusan tersebut berpulang kepada presiden. Beliaulah nan paling memahami sosok seperti apa nan dibutuhkan untuk mendampinginya. Setidaknya, pengalaman selama dua tahun memimpin pemerintahan serta beragam tantangan dan persoalan nan tetap kudu diselesaikan ke depan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan wakil presiden nan ideal. (*)