Skema Baru Insentif SPPG Dikeluhkan, Satgas MBG Bangkalan Sebut Balik Modal Bisa Lebih Lama

KABAR MADURA | Penerapan skema baru kalkulasi porsi dan penataan ulang komponen biaya per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai keluhan dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk nan berada di wilayah perkotaan Bangkalan.

Skema baru tersebut resmi bakal diberlakukan mulai 5 Oktober 2026. Perubahan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 nan mengatur skema insentif operasional SPPG alias dapur MBG.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengatakan, pihaknya sudah mengetahui mengenai penerapan skema baru kalkulasi porsi tersebut. Namun, sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai persoalan tersebut.

“Infonya mulai dari tanggal 5 bulan ini dan saya dapat info ini hanya dari medsos,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Secara regulasi, kata Bambang, persoalan operasional SPPG tidak secara langsung disampaikan kepada pemerintah wilayah maupun Satgas MBG. Informasi dan penanganannya berada di tingkat KPPG.

“Karena memang jika secara izin tidak ke Pemda alias Satgas, langsung ke KPPG. Jadi jika ada apa-apa tidak ada berita ke saya,” ungkapnya.

Meski demikian, Bambang menyebut, keluhan dari mitra sangat mungkin banyak terjadi, terutama SPPG nan berada di wilayah perkotaan. Menurutnya, jumlah porsi SPPG di wilayah perkotaan condong lebih sedikit dibandingkan dengan SPPG nan berada di wilayah pedesaan.

“Pastinya banyak mengeluh, terkhusus bagi SPPG nan ada di wilayah perkotaan lantaran per porsi bersihnya mitra dapat Rp2.000,” jelasnya.

Bambang menambahkan, SPPG di area perkotaan umumnya mendapatkan jatah sekitar 1.500 porsi alias lebih sedikit. Sementara jumlah maksimalnya disebut berada di kisaran 2.500 porsi.

“Karena jatah porsi dari SPPG nan ada di perkotaan hanya berkisar di nomor 1.500 alias seribu lebih. Maksimal 2.500 lantaran di perkotaan terlalu banyak dapur,” terangnya.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada SPPG di wilayah pedesaan. Bambang menyebut, jumlah porsi nan dapat diperoleh SPPG di area tersebut bisa mencapai sekitar 3.000 porsi.

Perbedaan jumlah porsi itu dinilai turut berpengaruh terhadap kondisi operasional dan pengembalian modal mitra. Dengan jumlah porsi nan lebih sedikit, pendapatan bersih nan diterima mitra juga menjadi lebih kecil.

“Bisa tambah lama buat kembali modal bagi mitra itu,” pungkasnya. (fik/zul)