Pajak Mobil Tangki Milik DLH Bangkalan Menunggak Sejak 2013

KABAR MADURA | Tunggakan pajak kendaraan operasional kembali menjadi sorotan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Kali ini, mobil tangki milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan diketahui belum bayar pajak sejak 2013.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan DLH Bangkalan, Eko Marianto, membenarkan adanya tunggakan pajak kendaraan bernomor polisi M 8057 GP tersebut. Selama ini, mobil tangki itu digunakan untuk menyiram taman di sejumlah wilayah Bangkalan.

“Mobil tangki itu milik kami nan digunakan untuk menyiram setiap taman di seluruh wilayah di Bangkalan,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).

Eko berdalih, tunggakan pajak itu belum diselesaikan lantaran keterbatasan anggaran. Terlebih, kondisi finansial wilayah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi nan berakibat pada terbatasnya pemenuhan kebutuhan operasional.

Menurutnya, anggaran nan tersedia untuk kendaraan itu selama ini lebih diprioritaskan untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan perbaikan kendaraan. Total anggaran nan dialokasikan untuk kedua kebutuhan itu diperkirakan mencapai Rp37 juta.

“Tidak ada anggaran lantaran saat ini memang ada efisiensi anggaran, belum mencukupi. Sebenarnya ada, tetapi hanya untuk BBM dan perbaikan saja, kurang lebih Rp37 juta,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, mobil tangki tersebut bukan kendaraan nan sejak awal menjadi aset DLH. Kendaraan itu merupakan hibah dari Pemkab Bangkalan nan sebelumnya berada di lingkungan Pendopo sebelum akhirnya dialihkan untuk menunjang operasional DLH.

“Sebenarnya ini awalnya bukan milik DLH. Mobil tangki ini dulu milik Pemkab nan ada di Pendopo, tetapi oleh Kepala DLH sebelumnya nan sekaligus menjabat sebagai Kasubag Setda Bangkalan membawa mobil itu untuk dipakai DLH,” pungkasnya. (fik/zul)