Kiai Sepuh Palengaan Tolak Indomaret, Pemkab Pamekasan Pilih Kaji Ulang

KABAR MADURA | Para ustad sepuh dan tokoh masyarakat (tomas) Palengaan mendatangi Pemkab Pamekasan pada Selasa (6/10/2026) di Pringgitan dalam Pendopo Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan.

Kedatangan tersebut untuk menyerahkan secara resmi surat pernyataan penolakan dan tuntutan agar pembangunan toko modern Indomaret di Kecamatan Palengaan, Pamekasan tersebut dihentikan total.

Penolakan tersebut didasari oleh kekhawatiran para ustad sepuh dan ustadz setempat mengenai akibat keberadaan toko modern terhadap perekonomian pedagang mini dan UMKM di Palengaan, perihal tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Al Miftah Panyepen, H. Muhdar Abdullah.

Perwakilan tokoh Masyarakat, Muhdar, mengatakan bahwa penyerahan surat pernyataan tersebut merupakan corak sikap bulat penduduk dan ustadz nan menghendaki penutupan.

“Tidak ada penjelasan lagi, pokoknya saya sudah menyerahkan surat pernyataan para ustad sepuh di Palengaan, setelah itu ya sudah selesai. Saya hanya mau tahu seperti apa di lapangan nanti,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).

Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, menyampaikan bahwa pemerintah berbareng kepolisian dan dinas mengenai bakal segera melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh. 

Langkah tersebut kata Sukriyanto, diambil demi menjaga kondusivitas wilayah serta mencari solusi norma dan patokan nan tepat tanpa merugikan masyarakat. 

“Alhamdulillah kami sudah menerima surat pernyataan nan ditandatangani oleh pak ustad semua. Intinya permintaan beliau-beliau suruh tutup dan jangan ditindaklanjuti. Tetapi kami selaku pemerintah, bupati, kepolisian, dan dinas mengenai mau mengkaji ulang terlebih dulu mana patokan nan bisa menjadi jalan keluar, agar kondusivitas di bawah tetap terjaga dan tidak terjadi hal-hal nan tidak diinginkan,” terangnya saat dikonfirmasi.

Sukriyanto mengatakan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Pamekasan bakal mengundang pihak manajemen Indomaret, kepolisian, serta perwakilan tokoh masyarakat untuk berbincang berbareng guna menghasilkan keputusan terbaik nan disepakati semua pihak. (fit/waw)