Hosnan: Kabupaten Sumenep Kepulauan Bisa Jadi Solusi Kemakmuran Warga Kepulauan

Wacana menjadikan Sumenep sebagai Kabupaten Sumenep Kepulauan mendapat support dari Hosnan Abrory. Politisi PDI-P asal Kepulauan Raas itu menilai perubahan nomenklatur dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan, terutama melalui penguatan prasarana dan konektivitas.

Dukungan tersebut disampaikan Hosnan seusai mendampingi Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam audiensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jumat (21/8/2026).

“Saya mendukung penuh perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar mengganti nama, tetapi menegaskan karakter wilayah dan memastikan wilayah kepulauan memperoleh perhatian nan lebih kuat dalam pembangunan,” ujar Hosnan.

Menurut dia, kondisi geografis Sumenep kudu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pembangunan. Wilayah kepulauan mempunyai tantangan berbeda, terutama mengenai jarak, transportasi dan konektivitas.

“Kita kudu memandang Sumenep secara utuh. Daratan dan kepulauan mempunyai karakter serta tantangan nan berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan kudu bisa menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan secara nyata,” katanya.

Hosnan menegaskan, kepulauan bukan sekadar bagian pelengkap dari Sumenep. Karena itu, perubahan nomenklatur diharapkan menjadi momentum memperkuat perhatian terhadap wilayah kepulauan.

“Kepulauan bukan laman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian krusial dari wajah Sumenep. Jangan sampai jarak geografis membikin masyarakat di sana merasa jauh dari pelayanan negara,” tegasnya.

Meski mendukung, Hosnan meminta prosesnya dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru. Pemkab Sumenep perlu menyiapkan kajian akademis, historis, geografis, sosial, ekonomi dan administratif serta melibatkan beragam pemangku kepentingan.

“Tokoh masyarakat kepulauan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda serta beragam komponen masyarakat perlu dilibatkan,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemkab menyusun peta jalan nan jelas, mulai kajian, konsolidasi pemangku kepentingan, komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga pengusulan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, tujuan akhirnya bukan sekadar perubahan nama, melainkan pemerataan pelayanan, konektivitas dan pembangunan.

“Yang kita perjuangkan bukan sekadar nama. Ujungnya adalah pelayanan nan setara, konektivitas nan semakin baik dan pembangunan nan betul-betul dirasakan masyarakat kepulauan,” tuturnya.

Hosnan menegaskan DPRD siap mengawal proses tersebut melalui jalur politik dan kelembagaan. Ia berambisi pendapat Kabupaten Sumenep Kepulauan menjadi agenda bersama, bukan kepentingan golongan alias partai tertentu.

“Semangatnya kudu besar, tetapi prosesnya juga kudu benar. Jangan sampai pendapat nan baik berakhir sebagai wacana,” tandasnya. (bahri)