Dua SPPG di Bangkalan Disuspend karena Temuan BPK

KABAR MADURA | Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangkalan disuspend alias dihentikan sementara operasionalnya lantaran berangkaian dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hingga sekarang Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan mengaku belum mengantongi perincian temuan maupun identitas kedua dapur tersebut.

Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengatakan, pihaknya tidak menerima laporan terperinci mengenai penghentian operasional dua SPPG tersebut. Informasi nan diterima sejauh ini hanya sebatas pembaruan status operasional, tanpa disertai penjelasan mengenai substansi temuan BPK maupun langkah penanganannya.

“Tidak ada laporan ke kami. Kami hanya mengambil info nan sudah tersedia,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Keterbatasan info itu membikin pengawasan di tingkat wilayah belum dapat dilakukan secara maksimal. Tanpa laporan resmi dan penjelasan mengenai temuan nan menjadi dasar penghentian operasional, Satgas mengaku tidak mempunyai cukup info untuk menindaklanjuti persoalan tersebut lebih jauh.

“Tidak bisa, kewenangan satgas di kabupaten ini terbatas untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Selain keterbatasan kewenangan dan akses informasi, persoalan anggaran juga menjadi kendala. Bambang menyebut, Satgas MBG Bangkalan tidak mempunyai alokasi anggaran unik untuk mendukung aktivitas pemantauan maupun aktivitas lain nan berangkaian dengan pengawasan penyelenggaraan program MBG.

“Tidak ada anggarannya. Mau monitoring alias aktivitas apapun, tidak dianggarkan,” terangnya.

Sementara itu, berasas info nan diterima Kabar Madura, terdapat 11 SPPG di Bangkalan nan menghentikan sementara operasionalnya lantaran sejumlah alasan. Selain dua SPPG nan berangkaian dengan temuan BPK, dua dapur lainnya menjalani pembaharuan besar, dua dapur terkendala pencairan virtual account (VA), empat dapur menghadapi persoalan administrasi, dan satu dapur belum mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Berhenti sementara 11, dua pembaharuan major, dua masalah VA tidak cair , empat administrasi, dua BPK, satu tidak ada SLHS,” pungkasnya. (fik/zul)