Disdik Bangkalan Didemo, Dugaan Fee 10 Persen Revitalisasi 90 SD Mencuat

KABAR MADURA | Dugaan pemotongan anggaran dalam program revitalisasi 90 sekolah dasar (SD) di  Bangkalan mencuat setelah Rumah Advokasi Rakyat (RAR) menggelar demonstrasi di depan instansi Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Kamis (15/10/2026).

Dalam tindakan tersebut, massa menyoroti dugaan pungutan hingga 10 persen dari total anggaran program nan disebut mencapai Rp38 miliar. RAR juga mempertanyakan dugaan keterlibatan dinas dalam penyelenggaraan proyek nan semestinya dikerjakan secara swakelola oleh sekolah penerima bantuan.

Ketua RAR Bangkalan, Risang Bima Wijaya, mengatakan, dugaan pemotongan itu berasal dari info mengenai sekolah penerima support nan disebut dikumpulkan di instansi Disdik. Dalam pertemuan tersebut, sekolah diduga diarahkan untuk menyiapkan anggaran bagi pajak dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Menurut Risang, jika dugaan pemotongan tersebut betul terjadi, persoalannya tidak sebatas administrasi. Praktik itu berpotensi mengurangi anggaran nan semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

“Ada pemotongan 10 persen. Katanya, sekolah dikumpulkan ke sini (Disdik), lampau diajari menyiapkan anggaran pajak dan 5 persen untuk BPK,” ungkap Risang.

Program revitalisasi tersebut menyasar 90 SD dengan total anggaran sekitar Rp38 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 40 sekolah disebut telah menerima pencairan dana, sedangkan 50 sekolah lainnya masuk tahap kedua.

Selain dugaan pungutan, RAR menyoroti sistem penyelenggaraan program revitalisasi. Risang menilai, andaikan program itu memang menggunakan skema swakelola, Disdik tidak semestinya menentukan pihak nan mengerjakan proyek di sekolah penerima bantuan.

“Disdik sebenarnya tidak punya peran dalam menentukan siapa nan mengerjakan. Sekolah mendapatkan support berasas pengajuan melalui Dapodik, bukan lantaran jasa alias support dari dinas,” tegasnya.

RAR juga menyoroti dugaan keterlibatan vendor dalam pengerjaan proyek nan semestinya dilaksanakan secara swakelola. Risang menyebut, selain dugaan pemotongan anggaran, pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi dalam sejumlah pekerjaan di lapangan.

“Banyak temuan di lapangan nan tidak sesuai spesifikasi. Pekerjaan nan semestinya swakelola justru dikerjakan vendor, ditambah lagi dugaan pemotongan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Disdik Bangkalan, R. Adi Purnomo, membantah adanya pemotongan anggaran dalam program revitalisasi tersebut.

Dia menjelaskan, pengawasan penyelenggaraan program melibatkan tenaga perencana dan pengawas nan ditugaskan pemerintah pusat, termasuk perguruan tinggi nan telah ditunjuk.

“Jadi, saya kira dan saya tahu tidak ada pemotongan dalam revitalisasi ini,” ungkapnya.

Adi menambahkan, peran Disdik dalam program itu sebatas meneruskan info dari pemerintah pusat kepada sekolah penerima bantuan. Dinas juga memberikan pendampingan kepada sekolah nan memerlukan support dalam penginputan info pada Dapodik.

Menurut dia, pendampingan itu diperlukan lantaran tidak semua sekolah mengetahui info mengenai support nan diterima. Karena itu, Disdik membantu memastikan sekolah memperoleh info dan melengkapi kebutuhan info nan diperlukan.

“Sekolah terkadang tidak tahu jika mendapatkan bantuan. Karena itu, info dari pusat kami teruskan dan kami bantu agar kebutuhan info di Dapodik terpenuhi,” pungkasnya. (fik/zul)