Bupati Upayakan Akomodasi Masukan DPRD dalam APBD Pamekasan 2027

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berkomitmen mengakomodasi sebagian besar saran dan rekomendasi fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun anggaran 2027.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah wilayah dan legislatif agar program pembangunan tahun depan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan, beragam masukan nan disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bahan pertimbangan krusial dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, pemerintah wilayah bakal berupaya menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan keahlian anggaran serta kesiapan organisasi perangkat wilayah (OPD).

“Tentunya kan jika saran dari masing-masing fraksi itu tidak mungkin diakomodir semua ya. Tapi jika sebagian besar insyaallah bisa, jika ada niat dan itikad baik dari semua unsur ketua OPD,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan seusai rapat paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan.

Kholilurrahman menegaskan, komitmen untuk mengakomodasi masukan legislatif juga memerlukan support dan kesungguhan seluruh ketua OPD.

Karena itu, setiap OPD diharapkan bisa menyelaraskan program kerjanya dengan pengarahan dan sasaran pembangunan nan telah ditetapkan pemerintah daerah.

Keselarasan tersebut diperlukan agar program nan direncanakan dapat melangkah sesuai prioritas serta memberikan faedah bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan bahwa jawaban bupati merupakan bagian krusial dari tahapan pembahasan APBD 2027.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah wilayah memberikan tanggapan terhadap beragam pertanyaan, saran, dan rekomendasi nan sebelumnya disampaikan oleh masing-masing fraksi.

“Ya penyampaian bupati itu kan adalah menjawab apa nan menjadi pertanyaan dari masing-masing fraksi,” jelasnya.

Ali mengatakan, DPRD bakal terus mencermati perkembangan pembahasan APBD 2027, terutama berangkaian dengan tindak lanjut masukan fraksi dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.

Menurutnya, sejauh mana rekomendasi legislatif dapat diakomodasi bakal terlihat pada tahapan penetapan APBD mendatang.

“Selanjutnya, apakah saran dan kritik itu dituangkan lewat program kerja di tahun 2027, ya tunggu kelak di penetapan APBD nya. Apakah bupati betul-betul melaksanakan apa nan menjadi saran dan kritik dari masing-masing fraksi, alias tetap melangkah sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Melalui proses pembahasan tersebut, pemerintah wilayah dan DPRD mempunyai ruang untuk menyelaraskan beragam usulan dengan keahlian finansial serta kebutuhan pembangunan Pamekasan.

Sinergi antara pelaksana dan legislatif diharapkan dapat menghasilkan APBD 2027 nan lebih terarah, realistis, dan bisa mendukung peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (fit/waw)