Said Abdullah: Rp539,7 Triliun Perlindungan Sosial Harus Tepat Sasaran

KORANMADURA.COM – APBN 2027 menyediakan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial dan sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta kedua anggaran tersebut betul-betul diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga daya beli.

Menurut Said, besarnya anggaran perlindungan sosial menunjukkan bahwa negara kudu datang ketika masyarakat menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit maupun kondisi ekonomi lainnya.

Namun, dia mengingatkan besarnya anggaran kudu dibarengi ketepatan sasaran. Persoalan inclusion error dan exclusion error, kata Said, tidak boleh dianggap sekadar masalah administratif.

Masyarakat nan semestinya memperoleh support jangan sampai justru tidak menerima, sementara mereka nan sudah tidak memenuhi kriteria tetap masuk sebagai penerima.

“Perbaikan dan pemutakhiran pedoman info sosial ekonomi kudu terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran,” kata Said.

Menurutnya, kesalahan info dapat berakibat langsung terhadap kehidupan family miskin.

Bantuan pangan nan tidak diterima, kebutuhan sekolah anak nan tidak terpenuhi alias pengeluaran kesehatan nan kudu ditunda bisa menjadi akibat dari ketidaktepatan tersebut.

“Ketepatan sasaran, dengan demikian, bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan,” ujarnya.

Said juga mengingatkan perlindungan sosial tidak boleh berakhir pada pemberian bantuan. Pendidikan, pekerjaan, pembiayaan upaya dan kesempatan ekonomi kudu menjadi jalan agar masyarakat dapat keluar dari kerentanan.

“Bantuan menjaga rakyat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas,” katanya.

Di sisi lain, ketahanan pangan juga menjadi bagian krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

APBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan, sementara inflasi ditargetkan tetap terkendali pada 2,5 persen.

Said menilai dua kebijakan tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat lantaran kondisi ekonomi family sering kali dirasakan dari nilai beras, telur, minyak goreng, LPG, listrik hingga transportasi.

Karena itu, kebijakan pangan kudu bisa menjaga dua kepentingan sekaligus. Petani memerlukan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi dan nilai panen nan layak. Sementara konsumen memerlukan pangan dengan nilai nan dapat dijangkau.

“Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan nilai pangan terlalu mahal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Said, menjaga inflasi juga sama pentingnya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Bagi rakyat kecil, menjaga nilai sering kali sama pentingnya dengan meningkatkan pendapatan,” katanya.

Selain perlindungan sosial dan ketahanan pangan, lanjut Said, pemerintah juga kudu memperhatikan golongan masyarakat nan berada di lapisan menengah. Menurut dia, golongan tersebut jangan sampai kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan ekonomi.

“Yang kudu kita cegah bukan hanya kemiskinan, tetapi juga agar masyarakat nan sudah naik kelas tidak kembali jatuh ke bawah,” lanjutnya.

Said menegaskan, ukuran keberhasilan APBN 2027 bukan semata-mata seberapa besar anggaran nan terserap. Lebih krusial dari itu adalah seberapa besar anggaran tersebut bisa memperbaiki kehidupan masyarakat.

Dengan anggaran negara nan mencapai Rp4.106,3 triliun, setiap program pemerintah dituntut menghasilkan faedah nan nyata dan terukur.

“APBN kudu dilihat dari hasilnya, bukan sekadar berapa besar anggaran nan sudah dibelanjakan,” tegas Said. (*)