BANGKALAN, koranmadura.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 mendadak diwarnai sorotan tajam, Senin, 5 Oktober 2026.
Pasalnya, deretan ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memilih mangkir dan hanya mengutus bawahan untuk menghadiri forum legislatif strategis tersebut.
Berdasarkan pantauan di ruang sidang utama gedung DPRD Bangkalan, hanya segelintir pejabat eselon II nan tampak datang secara fisik. Di antaranya Kepala Bakesbangpol Moh. Ya’kub, Kepala BKPSDA Ari Murfianto, Kasatpol PP Moh. Hasbullah, Kepala DPMPTSP Rizal Moris, serta Kabag Hukum dan Keorganisasian Masyhudunnury.
Sementara jejeran kepala dinas/badan lainnya melimpahkan kehadiran pada sekretaris dinas, kepala bidang, hingga staf biasa.
Sikap cuek sebagian kepala dinas ini disayangkan mengingat Nota Pengantar R-APBD 2027 dipaparkan secara langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far di hadapan ketua dan personil dewan.
Tingkah para kepala OPD nan tidak tertib tersebut memantik teguran keras dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Ismet Effendi. Ia menilai kehadiran para pemangku kebijakan sangat absolut dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kehadiran ketua OPD dalam paripurna ini krusial lantaran berangkaian dengan pembahasan pembangunan daerah,” kata Sekda Bangkalan, Ismet Effendi, Senin, 5 Oktober 2026 hari ini.
Mantan Kepala Bapenda Bangkalan ini menegaskan bakal melayangkan peringatan dan mengevaluasi kedisiplinan seluruh jejeran kepala OPD agar tidak menyepelekan agenda paripurna majelis di kemudian hari.
“Iya, kelak saya bakal ingatkan kembali kepada ketua OPD agar saat paripurna datang,” tegas Ismet Effendi. (Mahmud/Fine)

3 jam yang lalu
1








English (US) ·
Indonesian (ID) ·