Optimalkan Layanan UHC Pamekasan, Edy Gelora Desak Tambahan Anggaran Rp12 Miliar

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Alokasi anggaran Universal Health Coverage (UHC) dalam arsip Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 menjadi sorotan. Anggaran sebesar Rp63 miliar dinilai belum cukup untuk menopang skema UHC Prioritas nan dibutuhkan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Pamekasan, Mohammad Saedy Romli, mendesak pemerintah wilayah lebih serius memprioritaskan anggaran kesehatan.

Ia meminta, alokasi untuk agunan kesehatan sosial masyarakat ditingkatkan, sekaligus mempercepat pembenahan akomodasi kesehatan (faskes) nan memerlukan pembaharuan maupun relokasi.

Menurut Edy, anggaran kesehatan semestinya diarahkan pada kebutuhan nan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat. Program nan tidak mempunyai kejelasan keluaran (output) dan akibat (outcome) perlu dievaluasi agar shopping wilayah tidak kehilangan arah.

“Anggaran kesehatan kudu lebih konsentrasi pada aspek kuratif, terutama agunan kesehatan sosial masyarakat melalui UHC Prioritas dan perbaikan akomodasi kesehatan nan sudah saatnya direnovasi maupun direlokasi,” tegas Edy.

Pria nan juga menjabat personil DPRD Pamekasan itu mengungkapkan, dalam arsip PPAS 2027, anggaran UHC baru dialokasikan sebesar Rp63 miliar. Padahal, menurut perhitungannya, kebutuhan untuk UHC Prioritas mencapai sedikitnya Rp75 miliar.

Karena itu, Partai Gelora mengusulkan agar pemerintah wilayah menambah pagu anggaran UHC menjadi Rp75 miliar dalam APBD murni 2027. Selanjutnya, kekurangan pembiayaan diharapkan dapat dipenuhi melalui APBD Perubahan 2027.

“Dalam arsip PPAS 2027, UHC dianggarkan Rp63 miliar, sementara untuk UHC Prioritas setidaknya memerlukan anggaran Rp75 miliar,” ungkapnya.

Edy menyebut total kebutuhan anggaran UHC Prioritas selama satu tahun diperkirakan mencapai Rp88 miliar. Ia meminta skema pembiayaan disusun sejak awal agar keberlangsungan agunan kesehatan masyarakat tidak terganggu akibat keterbatasan anggaran.

Baginya, agunan kesehatan tidak boleh sekadar tercantum dalam arsip perencanaan. Pemerintah kudu memastikan alokasi anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat nan mengandalkan jasa kesehatan tersebut.

Selain anggaran UHC, Edy juga menyoroti persoalan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Palengaan. Menurutnya, relokasi akomodasi kesehatan itu perlu dipertimbangkan lantaran akses menuju puskesmas kerap terganggu kemacetan parah, terutama setiap Senin dan Jumat saat aktivitas Pasar Palengaan berlangsung.

Aktivitas pasar nan meluber ke jalan disebut menyebabkan kemacetan total sehingga menghalang masyarakat nan hendak mengakses jasa kesehatan. Situasi tersebut menjadi persoalan serius, terutama bagi pasien nan memerlukan penanganan segera.

“Pada Senin dan Jumat, saat Pasar Palengaan berlangsung, pelayanan kesehatan nyaris tidak bisa melangkah lantaran macet total akibat pasar tumpah,” ujarnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi konkret. Pemerintah wilayah perlu mengevaluasi letak puskesmas dan mempertimbangkan relokasi agar pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Menurut Saedy, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan anggaran. Pemerintah juga kudu memastikan akomodasi kesehatan berada di letak nan strategis, mudah diakses, dan bisa memberikan pelayanan secara optimal.

Ia pun meminta agar pembahasan APBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada pembagian anggaran ke beragam program. Setiap alokasi kudu mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta dampaknya bagi masyarakat.

“Program-program nan tidak jelas output dan outcome-nya perlu dikurangi. Anggaran kudu betul-betul diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat, terutama agunan kesehatan dan pembenahan akomodasi pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (nda)