MKD DPR RI Diusulkan Libatkan Unsur Eksternal untuk Perkuat Pengawasan Etik

BANGKALAN, koranmadura.com – Keterlibatan pihak eksternal dalam keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dinilai perlu dipertimbangkan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memperkuat independensi sekaligus mencegah bentrok kepentingan dalam pengawasan etik personil dewan.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Seminar MKD DPR RI nan digelar di Maduratna, Bangkalan, Selasa, 3 November 2026. Forum tersebut membahas penguatan peran MKD dalam menjaga kehormatan dan perilaku personil legislatif.

Anggota DPR RI, R.H. Amin Imron, mengatakan keberadaan MKD merupakan corak komitmen DPR dalam membangun sistem pengawasan internal. Lembaga tersebut menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.

“Adanya MKD ini menjadi bukti bahwa DPR tetap bisa kita berikan kepercayaan lantaran mau membentuk instrumen nan mengawasi dirinya sendiri,” ujar R. Imron, sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, MKD juga terus memperluas sosialisasi, terutama melalui platform digital. Upaya tersebut bermaksud agar masyarakat mengetahui sistem resmi untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik personil DPR.

“Melalui sosialisasi digital, kami mau masyarakat lebih mengenal tugas dan kegunaan MKD. Dengan begitu, jika menemukan dugaan pelanggaran etik, masyarakat tahu ke mana kudu menyampaikan laporan secara resmi,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Safi’, memberikan masukan mengenai penguatan kelembagaan MKD. Dia menilai, pelibatan unsur eksternal dalam keanggotaan MKD perlu dipertimbangkan, sebagaimana diterapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Saya berambisi ke depan MKD itu ada keanggotaan eksternal, sebagaimana di DKPP,” kata Prof. Safi’.

Menurutnya, keterlibatan akademisi dan tokoh masyarakat dapat memperkuat objektivitas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Unsur independen juga dibutuhkan agar proses pengawasan tidak hanya berjuntai pada sesama personil legislatif.

“Bisa tokoh masyarakat, bisa dari akademisi nan punya kompetensi sesuai dengan rumor nan ditangani,” ungkap Prof. Safi’. (MAHMUD/DIK)