Emil Dardak Dukung Pengobatan Gratis Warga Miskin Pamekasan selama Transisi UHC

KABAR MADURA | Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mendukung kebijakan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengenai langkah darurat berupa pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebelum diterapkannya kembali program Universal Health Coverage (UHC).

Menurut Emil, ada perihal krusial dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan serta penataan info UHC. Langkah tersebut, imbuhnya, agar hambatan administratif tidak pernah menjadi penghalang bagi masyarakat nan kurang bisa saat memerlukan penanganan medis.

Hal tersebut disampaikannya ketika dia melakukan kunjungan di Pamekasan, Senin (5/10/2026) di pringgitan dalam  Pendopo Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan.

“Saya mengapresiasi surat info Pak Bupati (Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman) untuk masa cut off. Selama masa transisi UHC, masyarakat miskin jangan sampai terkendala masalah biaya di rumah sakit lantaran administrasinya dengan BPJS,” ujarnya, Senin (5/10/2026). 

Bahkan, kebijakan itu disebut sebagai langkah transisi nan sejalan dengan program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin alias Biakes Maskin nan diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di RSUD Mohammad Noer.

Sebelumnya, kebijakan bupati Pamekasan tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 400.7/1473/432.302/2026. Penerapannya efektif di puskesmas dan RSUD Waru, dengan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) bagi penduduk dengan kriteria desil 1 sampai 5 di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Emil menambahkan, situasi darurat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pasien beserta keluarganya kudu diutamakan di atas persoalan birokrasi.

“Kami mau pelayanan lebih baik, lebih manusiawi. Administrasi jangan menghalangi hal-hal nan perlu untuk kita memberikan perhatian pada family pasien,” tambahnya.

Untuk mencegah munculnya masalah saat penduduk memerlukan perawatan darurat, Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah menyepakati strategi jemput bola untuk menyisir penduduk nan Kartu Indonesia Sehat (KIS) nonaktif akibat perubahan desil info sosial ekonomi.

“Yang tadinya punya KIS, tolong segera dicek tetap bertindak alias tidak lantaran perubahan desil. Jangan nunggu, lebih baik kita nan jemput bola. Semua nan dinonaktifkan KIS-nya, segera didatangi dan lakukan pendaftaran perlinsos digital. Ini krusial sekali, jangan nunggu sakit dulu,” tutupnya. (fit/waw)