BOP Fasdes Belum Cair, Anggota DPRD Sumenep Ancam Bongkar Masalah Realisasi Program Upland

KABAR MADURA | Persoalan belum cairnya biaya operasional pendamping penyedia desa (BOP fasdes) dalam program Upland di Sumenep kembali menjadi sorotan.

Setelah info mengenai kewenangan BOP nan belum diberikan kepada sejumlah fasdes mencuat, pihak dinas mengenai disebut justru mencari tahu siapa oknum fasdes nan diduga membocorkan persoalan tersebut.

Tidak hanya itu, masa perjanjian sejumlah fasdes juga berhujung lebih cepat, ialah pada Agustus 2026. Diduga lantaran bocornya masalah tersebut.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari personil Komisi II DPRD Sumenep Juhari. Menurutnya, langkah nan semestinya dilakukan dinas bukan mencari sumber informasi, melainkan memastikan kewenangan para fasdes diberikan serta melakukan pertimbangan terhadap penyelenggaraan program.

“Harusnya dinas tidak seperti itu. Kalau memang ada persoalan, jangan menyalahkan alias mencari tahu sumber info nan terkesan menyalahkan. nan kudu dilakukan adalah memberikan kewenangan fasdes dan mengevaluasi keahlian di internalnya,” ujarnya.

Dia menilai, persoalan BOP hanya menjadi salah satu bagian nan perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program Upland. Sebab, andaikan dilakukan pertimbangan secara menyeluruh, tetap terdapat sejumlah perihal nan perlu dibuka dan diperjelas, mulai dari penyelenggaraan program, realisasi kegiatan, tindak lanjut, hingga persoalan aset.

“Kalau semuanya mau dibongkar, ada banyak persoalan dari program Upland, mulai dari program itu sendiri, realisasi, tindak lanjut, aset, dan lain-lain,” katanya.

Pihaknya bakal berkomunikasi di internal Komisi II DPRD Sumenep untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap persoalan tersebut.

“Nanti saya komunikasikan dengan teman-teman di komisi untuk menindaklanjuti perihal ini dengan dinas terkait. Mungkin memanggil dinas alias seperti apa, kelak sesuai keputusan di Komisi II,” tegasnya.

Dia berambisi persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan tidak merugikan para fasdes nan telah menjalankan tugasnya di lapangan.

Menurutnya, pertimbangan terhadap program Upland krusial dilakukan agar setiap persoalan dapat diketahui secara jelas, termasuk mengenai kewenangan fasdes, penyelenggaraan kegiatan, realisasi program, hingga pengelolaan aset.

DPRD Sumenep pun bakal meminta penjelasan dari dinas mengenai andaikan persoalan tersebut diputuskan untuk dibahas dalam rapat komisi.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Erfan Efendi memastikan BOP tersebut tetap belum cair hingga saat ini.

“Belum ada info dari pusat,” jawabnya singkat.

Di Sumenep, realisasi program Upland salah satunya dialokasikan untuk petani bawang merah di Kecamatan Rubaru. Dalam pelaksanaannya, petani mendapatkan support bibit bawang merah, nan disalurkan melalui golongan tani (poktan). Di Rubaru, terdapat 17 fasdes program Upland nan dikontrak untuk pendampingan program tersebut. (ara/waw)