Sampang, (Media Madura) – Ketua Komisi III DPRD Sampang, Baihaki Munir menyoroti program pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di wilaya itu.
Pasalnya, sejumlah letak proyek nan dibiayai APBN tersebut berada di desa berstatus krisis air bersih.
Menurutnya, penyelenggaraan program senilai Rp 7 miliar itu perlu dievaluasi lantaran diduga tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang penetapan status tanggap darurat musibah kekeringan.
”PAMSIMAS tahun anggaran 2026 ini rupanya berada di desa nan statusnya krisis air bersih,” ucap Baihaki Munir, Rabu (18/10/2026).
Data nan diterima Media Madura, terdapat 14 titik letak pembangunan Pamsimas, 5 titik diantaranya tercatat sebagai wilayah desa kekeringan dengan kategori kering kritis dan kering langka terbatas.
Meliputi Desa Patarongan Kecamatan Torjun, dan Kecamatan Omben di Desa Kebun Sareh, Desa Madulang, Desa Karang Gayam, Desa Tambak.
Penetapan status musibah kekeringan itu dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/179/KEP/434.013/2026. Keputusan tersebut ditetapkan tertanggal 29 Mei 2026.
Baihaki Munir menyatakan, proyek berupa pembangunan tandon air bersih senilai Rp 500 juta per titik tersebut sejatinya untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat.
Keberadaan Pamsimas dinilai sangat vital khususnya wilayah pedesaan nan memerlukan sumber air bersih. Karena itu letak juga kudu sesuai patokan serta tidak boleh bersenggolan dengan status tanggap darurat musibah kekeringan.
”Kegiatan Pamsimas justru terkesan dipaksakan tanpa memandang kondisi maupun kriteria kepantasan wilayah termasuk ketersedian sumber air, bisa kita lihat desa-desa nan dibangun Pamsimas tahun ini sudah dua tahun terakhir statusnya sebagai desa krisis kekeringan,” terangnya.
Komisi III DPRD berjanji tidak bakal tak bersuara mengawasi penyelenggaraan pembangunan Pamsimas dalam menjalankan kegunaan konstitusionalnya. Dalam waktu dekat pihaknya segera memanggil pihak-pihak mengenai serta melakukan inspeksi ke beberapa letak kegiatan.
”Kita tunggu kelak untuk sama-sama mengawal proyek APBN di Sampang,” tegasnya.
Pembangunan Pamsimas 2026 di Sampang menyasar 14 titik alias desa tersebar di 5 kecamatan. Total pagu anggarannya mencapai Rp 7 miliar. Setiap titik letak dianggarkan Rp 500 juta.
Proyek tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pengerjaannya dimulai selama 120 hari sejak 20 Agustus – 18 Desember 2026. (Ryan Hariyanto/Znl)

4 hari yang lalu
16








English (US) ·
Indonesian (ID) ·