Polemik DTSEN Tidak Akurat, UTM: Ancaman Nyata bagi Hak Warga Miskin dan Harus Evaluasi Total!

KABAR MADURA | Persoalan kecermatan info sosial di Indonesia kembali menuai sorotan tajam.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan selama ini menjadi referensi utama profil ekonomi penduduk serta penentu kepantasan penerima support sosial dinilai tetap bermasalah dan jauh dari kata presisi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim As, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, ketidakakuratan DTSEN telah memicu keresahan di tingkat akar rumput lantaran banyak kewenangan penduduk miskin nan terabaikan akibat salah sasaran.

“Jangan main-main dengan info penduduk miskin, itu petunjuk konstitusi nan kudu dijalankan sungguh-sungguh dan serius,” tegas Surokim.

Surokim mengungkapkan keprihatinannya atas karut-marut validitas info nan dihasilkan. Ia mendapati banyak kasus pemetaan desil nan terbalik—warga nan semestinya berada di desil bawah justru tercatat di desil atas, dan sebaliknya.

Lebih ironis lagi, dia menemukan kebenaran mengejutkan di lapangan di mana sejumlah pejabat justru terdata masuk ke dalam desil 1 nan notabene diperuntukkan bagi golongan masyarakat sangat miskin.

“Kami juga kaget banyak pejabat nan masuk desil 1 di DTSEN. Kami jadi heran, gimana pendataan ini dilakukan, serius apa tidak? Kan jadi pertanyaan besar,” ujarnya.

Dampak Luas: Bansos hingga Beasiswa KIP Terancam

Dampak dari karut-marut info ini dinilai sangat kompleks. Kesalahan pengelompokkan ekonomi tidak hanya berkapak pada pengedaran support sosial (bansos), tetapi juga merembet pada hak-hak dasar lain seperti akses pendidikan, termasuk penentuan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan program support pendidikan lainnya.

Melihat kondisi ini, Surokim mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah responsif dan tidak menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya instrumen penentu kebijakan dalam waktu dekat.

Sebagai langkah darurat, dia berambisi pemerintah bersikap elastis dan tidak kaku menggunakan info DTSEN dan pembagian desil nan ada sebagai satu-satunya dasar penentuan penduduk miskin dan penerima support KIP.

Data tersebut dinilai tetap memerlukan verifikasi dan perbaikan mendalam agar tidak merugikan masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Di sisi lain, persoalan pendataan nan terus berulang dari masa ke masa menunjukkan perlunya kesungguhan kolektif dari semua pihak.

Koreksi menyeluruh terhadap info nasional absolut diperlukan agar ke depannya negara mempunyai pedoman info nan akurat, valid, dan berkeadilan. (fik/rul)