Perjuangkan Tambahan KIP Kuliah untuk UIN Madura, Hj. Ansari: Jangan Sampai Anak Madura Terkendala Biaya Kuliah

1 minggu yang lalu 25

Pamekasan, (Media Madura) – Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bagi generasi muda Madura menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari.

Legislator wanita satu-satunya dari Pulau Garam itu berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sekaligus mendorong pemenuhan akomodasi pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.

Komitmen tersebut disampaikan Hj. Ansari saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (KUNSFIK) Komisi VIII DPR RI ke kampus UIN Madura, Pamekasan, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan berbareng jejeran ketua dan sivitas akademika, Hj. Ansari menyoroti sejumlah kebutuhan kampus. Mulai dari pembangunan sarana dan prasarana melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penambahan kuota KIP Kuliah, hingga pemenuhan kebutuhan dosen.

Untuk kebutuhan infrastruktur, Hj. Ansari menerima langsung proposal pembangunan Laboratorium Terpadu SBSN dari Rektor UIN Madura, Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd. Proposal tersebut bakal menjadi bagian dari aspirasi nan dikawal berbareng personil Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, keberadaan laboratorium terpadu sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas akademik, penelitian, serta pengembangan beragam program studi di UIN Madura nan sekarang telah berstatus universitas.

“Kami di Komisi VIII bakal mengawal aspirasi ini bersama-sama. Harapannya, usulan pembangunan Laboratorium Terpadu melalui SBSN dapat memperoleh perhatian dan support sehingga kebutuhan akomodasi pendidikan di UIN Madura bisa terpenuhi,” katanya.

Peluang pembangunan tersebut juga mendapat perhatian dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Sahiron.

Dalam pemaparannya, Sahiron menjelaskan bahwa UIN Madura termasuk salah satu dari 35 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) nan mengusulkan pembiayaan SBSN untuk tahun 2028.

Dari 35 perguruan tinggi tersebut, UIN Madura berada di urutan ke-11. Menurut Sahiron, kesempatan realisasi usulan tetap terbuka, dengan salah satu persyaratan utama berupa kejelasan status kepemilikan lahan.

“Di tahun 2028, nan mengusulkan SBSN itu ada 35 PTKIN. Madura salah satunya. Dari sisi urutan, dari satu sampai 35, Madura nomor 11. Ada kemungkinan besar masuk, tinggal kelak dicek tanahnya, apakah sudah clean and clear alias belum,” jelasnya.

Hj. Ansari menambahkan, pembangunan melalui SBSN dilakukan di atas lahan kosong nan telah memenuhi persyaratan administrasi, bukan untuk merenovasi gedung nan sudah ada.

Tak Ingin Mahasiswa Terkendala Biaya

Selain pembangunan infrastruktur, persoalan akses pendidikan juga menjadi perhatian unik Hj. Ansari.

Pihaknya menilai keterbatasan kuota KIP Kuliah di UIN Madura perlu segera mendapat perhatian. Sebab, pada 2026 kampus tersebut hanya memperoleh 240 kuota, sementara jumlah pendaftar mencapai lebih dari 800 orang.

Kondisi itu dinilai belum sebanding dengan kebutuhan mahasiswa UIN Madura nan sekarang telah melampaui 8.000 orang.

Bagi Hj. Ansari, kesempatan kuliah tidak boleh hanya terbuka bagi mereka nan mempunyai keahlian ekonomi. Anak-anak Madura nan mempunyai semangat dan keahlian akademik juga kudu mendapat kesempatan nan sama untuk melanjutkan pendidikan.

“Jangan sampai ada anak-anak Madura nan mempunyai semangat dan keahlian untuk kuliah, tetapi terkendala persoalan biaya. Karena itu, penambahan kuota KIP Kuliah perlu kita perjuangkan agar lebih proporsional dengan kebutuhan mahasiswa,” tegasnya.

Ia menyatakan bakal bekerja-sama dengan personil Komisi VIII DPR RI lainnya untuk memperjuangkan penambahan kuota KIP Kuliah pada tahun anggaran mendatang.

Dukung Pengembangan UIN Madura

Dalam pertemuan tersebut, Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, juga memaparkan sejumlah tantangan dan rencana pengembangan kampus setelah resmi beranjak status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN Madura berasas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025.

Ia menjelaskan, perubahan status tersebut membawa mandat baru bagi kampus untuk mengembangkan pengetahuan pengetahuan Islam nan terintegrasi dengan beragam bagian keilmuan umum.

UIN Madura juga tengah menyiapkan pengembangan sejumlah program studi, khususnya di bagian sains dan teknologi. Di antaranya rencana pengembangan upaya digital, upaya ritel, farmasi, serta teknologi ketahanan pangan di bagian pertanian dan kelautan.

Pengembangan tersebut diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi Madura.

Namun, Saiful Hadi mengakui tetap terdapat keterbatasan sumber daya manusia, terutama pengajar nan mempunyai latar belakang keilmuan umum.

Menanggapi persoalan tersebut, Hj. Ansari turut menyampaikan info mengenai rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 21 November hingga 8 Desember 2026 berasas komunikasi DPR RI dengan Kementerian PAN-RB.

Hj. Ansari berambisi momentum rekrutmen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan UIN Madura.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah personil Komisi VIII DPR RI lintas fraksi, ialah Wardatul Asriah dari Partai Gerindra, Lisda Hendrajoni dari Partai NasDem, K.H. An’im Falachuddin Mahrus dari PKB, Syaiful Nuri dari PAN, serta Nanang Samodra dari Partai Demokrat.

Melalui kunjungan tersebut, Hj. Ansari berambisi beragam kebutuhan dan aspirasi UIN Madura dapat terus diperjuangkan melalui sinergi Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, dan pihak terkait.

Baginya, kemajuan UIN Madura bukan hanya tentang perkembangan sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda Madura. Sebab, semakin luas akses pendidikan dan semakin baik akomodasi kampus, semakin besar pula kesempatan anak-anak Madura untuk meraih masa depan nan lebih baik. (Znl/Arif)

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0