Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Kupang, Hj. Ansari: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

2 hari yang lalu 16

Jakarta, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, mengecam dugaan kekerasan seksual nan menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede.

Ia menegaskan, kedudukan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan nan sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik.

“Tidak ada seorang pun nan kebal hukum. Siapa pun nan diduga terlibat dalam tindak pidana kudu diproses sesuai ketentuan nan berlaku. Jabatan publik bukan argumen untuk mendapatkan perlakuan unik di hadapan hukum,” ungkap Hj. Ansari.

Menurutnya, dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius nan tidak boleh dipandang sebelah mata. Terlebih, andaikan perkara tersebut melibatkan relasi kuasa antara pejabat dengan masyarakat.

Hj. Ansari menilai, posisi dan kewenangan seseorang tidak boleh digunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memanfaatkan kerentanan orang lain. Karena itu, proses norma kudu melangkah secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi.

Ia juga meminta agar kepentingan serta keselamatan korban menjadi perhatian utama. Korban kudu mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan agunan keamanan selama menjalani proses hukum.

Lebih lanjut, Hj. Ansari mendorong pemerintah melalui kementerian mengenai agar mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah wilayah dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.

“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan alias ketakutan untuk mencari keadilan. Negara kudu datang memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mendorong kepolisian agar mengusut laporan tersebut secara serius, objektif, dan profesional. Seluruh proses pemeriksaan kudu dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan korban, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta mengedepankan asas prasangka tak bersalah.

Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan nan menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Perkara tersebut tetap kudu ditangani melalui proses norma dengan tetap mengedepankan asas prasangka tak bersalah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan bahwa kondisi korban nan sempat mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

Hj. Ansari berambisi penanganan perkara tersebut menjadi pengingat bahwa norma kudu berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang.

“Yang kudu dilindungi adalah korban dan hak-haknya. Sementara siapa pun nan diduga melakukan pelanggaran norma kudu mempertanggungjawabkannya melalui proses norma nan adil,” tegasnya. (*)

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0